Surwandono's Blog

Politisasi Koalisi

by Surwandono UMY | 22.15 in |

Politisasi Koalisi Kebangsaan

Surwandono

Dosen Fisipol UMY dan Peneliti Center for Indonesian Reform (CIR)

Koalisi antara Golkar dan PDIP yang mengusung issue kebangsaan semakin bergulir dan menunjukan penguatan bentuk koalisi secara sistematis. Selama ini banyak kalangan menyebut koalisi PDIP-Golkar sebagai koalisi jangka pendek, mudah retak, tidak kohesif seperti koalisi air dan minyak, sampai manuver politik untuk agenda 2009. Sedemikian rupa para petinggi PDIP dan Golkar menyatakan bahwa koalisi ini sebagai bagian tanggung jawab social PDIP-Golkar untuk menyelamatkan karakter kebangsaan yang diyakini para petinggi partai ini mulai tergerus zaman.

Ada kecenderungan yang unik dari diskursus koalisi PDIP-Golkar, pertama, Fenomena koalisi ada kecenderungan terbangun pasca pelaksanaan Pemilu guna menguatkan posisi politiknya dalam membangun pemerintahan. Kedua, koalisi cenderung dibangun oleh struktur politik dan sejarah partai politik yang relatif sebangun. Sebagaimana diketahui, PDIP dan Golkar dalam konteks platform politik memang sebangun, namun dalam sejarah politik Indonesia, PDIP dan Golkar merupakan opponent satu sama lain. Pada titik inilah banyak pengamat meragukan kelanggengan koalisi PDIP-Golkar.

Politisasi Nations

Ide besar yang dikembangkan dalam koalisi antara PDIP dan Golkar cenderung mengambil setting kebangsaan (nations). Diskursus kebangsaan atau nationalitas cenderung akan menemukan momentum tatkala terdapat intervensi dan penetrasi asing yang sangat jelas, sebagaimana sejarah telah membuktikan bahwa perasaan senasib-sepenanggungan akibat tekanan kekuatan asing , menghasilkan nasionalisme Indonesia. Sukarno juga menggunakan roda nasionalisme untuk melakukan politik nasionalisasi perusahaan asing (Belanda) yang distigma sebagai kekuatan asing, penjajah dan eksploatatif.

Pertanyaannya apakah status kebangsaan Indonesia sedang terancam ? Merujuk statemen Taufiq Kiemas dalam Silaturahmi PDIP dan Golkar, bahwa silaturahmi kebangsaan PDIP-Golkar dalam rangka menjaga stabilitas nasional khususnya stabilitas politik Artinya ketidakstabilan kebangsaan bangsa Indonesia lebih disebabkan oleh persoalan politik internal dan bukan karena diakibatkan penetrasi kekuatan asing. Ketidakmampuan regim SBY dalam mengelola politik diyakini sebagai factor yang paling signifikan bagi ketidakmantapan stabilitas nasional. Relevankah issue kebangsaan ?

Menilik dari masalah kapasitas pengelolaan negara, issue kebangsaan atau nations terasa sumir dan cenderung rentan terpolitisasi. Issue kebangsaan yang diusung Golkar dan PDIP justru mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dari partai politik lainnya. Sutrisno Bachir menyatakan dengan lugas bahwa Golkar dan PDIP tidak bisa mengklaim sebagai partai yang paling nasionalis dan paling ber-NKRI. Dis-kursus ini menjadi tidak produktif karena cenderung menghasilkan claim of truth dan bukan didasarkan kepada objektivitas. Alih-alih memperkuat kekuatan moral dalam membangun kebangsaan Indonesia, jika tidak dimanage dengan baik justru akan menjadi buah simalakama bagi karakter kebangsaan Indonesia, karena saling bertengkar dengan tidak memiliki terminal akhir yang jelas.

Memang harus diakui, bahwa politik bangsa Indonesia sangat ditentukan actor siapakah yang mampu memenangkan dis-kursus politisasi, dialah yang akan mendapatkan panggung politik. Namun menjadi mubazir energi politik nasional jika harus bermain dengan politisasi kebangsaan, di tengah persoalan kebangsaan yang sedang diambang kebangkrutan karena perilaku para actor politik sendiri. Jangan salahkan fihak asing, jika kemudian bangsa ini akhirnya harus meminta bantuan injeksi politik dan ekonomi asing untuk mengurangi demam politik yang tak terkendali.

Saatnya Notions

Kondisi bangsa Indonesia yang belum membaik pasca krisis ekonomi dalam 10 tahun terakhir, ditambah dengan semakin merosotnya nilai kepercayaan asing terhadap kapasitas bangsa ini, yang ditandai dengan larangan terbang bagi pesawat Indonesia ke beberapa Negara Eropa, Arab Saudi dan Korea Selatan, serta semakin rendahnya daya saing Indonesia di mata public internasional menuntut solusi yang bersifat notions. Notions merupakan seperangkat ide-ide cerdas yang mampu melintas batas untuk mengentaskan masalah secara komprehensif. Ide yang mampu mengangkat bangsa yang terpuruk menjadi bangsa yang progresif, ide yang mampu memobilisasi semangat untuk saling mencaci maki, mencari-cari kesalahan orang lain menjadi semangat untuk bersaudara, ide yang mampu membawa bangsa yang inferior menjadi bangsa yang superior.

Selayaknya para actor politik bangsa ini belajar dari notions, semangat dan ide bushido di Jepang sehingga mampu menghantarkan bangsa Jepang dari bangsa yang terpuruk, inferior menjadi bangsa yang superior. Selayaknya pula bangsa ini belajar dari notions “arbeit” Jerman yang mampu menghantarkan bangsa Jerman yang terpuruk menjadi bangsa yan terhormat. Koalisi politik seharusnya lebih mengedepankan notions untuk memperkuat posisi nations daripada mengedepankan nations tapi malah memenjarakan notions.

Memperbincangkan notions, akan membuat bangsa akan menjadi cerdas. Semangat pengembangan cogito ergo sum dari filsafat Yunani menyiratkan bahwa keberadaan suatu kaum sebenarnya lebih ditentukan keberadaan untuk berfikir kontemplatif dari pada berfikir praktis. Berfikir kontemplatif akan menghasilkan sebuah notions yang paling substantif untuk dioperasionalkan menjadi sebuah nilai kebangsaan baru. Sedangkan berfikir praktis hanya akan menghasilkan notions yang parsial dan akan mereduksi nasionalisme itu sendiri.

Berfikir kontemplatif merupakan investasi bangsa yang sangat bermanfaat bagi penataan bangsa yang lebih baik. Di tengah struktur berfikir proses bernasionalisme bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nasionalisme praktis dibandingkan dengan nasionalisme yang substantif. Nasionalisme praktis hanya akan menghasilkan ketakutan dan bayang-bayang fatamorgana, sehingga bangsa ini senantiasa terjebak dalam konflik sesama anak bangsa. Sedangkan Nasionalisme substantif akan menghasilkan peta yang jelas, siapa pahlawan, siapa pengkhianat, siapa kawan, siapa musuh. Tidak ada fatamorgana dan politisasi, semua menjadi terang benderang. Sehingga proses penyelesaian masalah langsung ke sumber masalah, dan bukan kepada asesorisnya saja. Saatnya ber-nations dengan Notions.

0 komentar:

Profile

Curicullum Vitae

1. Name: Surwandono,S.Sos, M.Si
2. Place and Birth: Bantul, May 2 , 1971
3. Sex: Man
4. Address: Kadirojo RT 09 Bantul Yogyakarta Indonesia 55713
5. Mobile Phone: +628562880312
6. e-mail: surwan04@yahoo.com. au
7. Department: International Relation Department
8. University: University of Muhammadiyah Yogyakarta
9. Education: Under-graduate (Airlangga University) Post-Graduate (Gadjah Mada University)and Ph. D candidate in Political Science at Gadjah Mada University

Research
a.The dynamics of Strategic Opportunity and Legislation on Final Peace Agreement 1996 (2008
b. Conflict and Negotiation in Mindanano (2007)
c. Muhammadiyah and The New Islamic Organization (2006)
d. Muhammadiyah and Power 2005
e. Relation between Political Geography and Conflict in Southeast Asia, 2004
f. Conflict and Poverty in South Asia, 2003
g. Conflict Resolution in Islamic Perspective, 2002
h. Relation between Political Geography and Conflict in Middle East, 2001
i. The Political Thought of Ibnu Taimiyyah and Ghazali About Islamic State, 1999
j. Democratization in Islamic World: The Studies of Democratization in Pakistan and Iran, 1999
k. Women Leadership in Islamic World: The Study of Women Leadership in Pakistan, 1998

Book
Islamic Political Thought, Yogyakarta, LPPI UMY, 2000
International Conference of Social and Humanitarian (ICOSH), on Universitas Kebangsaan Malaysia, March, 13-15 2007, Former Rebellion Movement in Power: A Challenge of Performance Proofing

Local, National and International Presentation, Trainer and Consultant
a. Trainer for Civic Education in Medan, 2003
b. Trainer for Civic Education in Palembang, 2003
c. Trainer for Civic Education in Yogyakarta, 2003
d. Trainer for Student Leadership in Yogyakarta, 2006
e. Presenter on Iran Nuclear Seminar in Yogyakarta, , 2006
f. Presenter on Iraq Conflict Seminar in Yogyakarta, 2007
g. Writer for Academic Writing for RPP (Draft for Government Regulation) Sabang, Gadjah Mada University, 2007
h. Consultant and Writer for Document about Kampong Papua Resilience, Partnership Program for Papua, 2008
i. International Conference of Social and Humanitarian (ICOSH), on University Kebangsaan Malaysia, March, 13-15 2007, Former Rebellion Movement in Power: A Challenge of Performance Proofing
j. Advanced Seminar: Focus on The Philippines, August, 4-9, SEASREP, UPI, Diliman, Manila, Philippines, 2008

Publication in News Paper
1. Unbalanced Security Council: Analysis from Islamic World Perspective, Republika, 2005
2. Ten Agenda from Israel to occupy Palestine, Republika, 2005
3. Separatism of GAM (Aceh Liberation Movement) from Islamic Perspective, Republika, 2005
4. Framing to Iran Nuclear: Analysis from Islamic Perspective, September 2005
5. Bali Boom II and Free Rider, Republika, 2005
6. The Scenario of Israel to Iran Nuclear, Republika, 2006
7. Iran Nuclear and Jews Propaganda, Republika, 2006
8. Political Trap to HAMAS, Republika, 2006
9. To Explore Poverty in Islamic World, Republika, 2006
10. To Discuss Coup d'état theory, Republika, 2006
11. Lipsticks Democracy, Republika, 2006
12. Metamorphosis of HAMAS, Republika, 2006
13. Looking for Holocaust Actor, Republika, 2006
14. The sign of Israel Decline, Republika 2006
15. Media and Iran War, Koran Tempo, 2006
16. Bush and Political Turbulent, Koran Tempo, 2006
17. Regime Trials and Errors, Koran Tempo, 2006
18. Who are Citizens, Seputar Indonesia, 2006
19. The Construction of Poso Conflict, Republika, 2006
20. Iraq and ABC Theory, Republika, 2007
21. Poso Conflict and Public Trust, Republika, 2007
22. Poso and Fogging DPO (Most Wanted People), Republika, 2007
23. The High Cost of Democracy, Republika, 2007
24. Democracy in Naivete, Republika, 2007
25. To Warn Politicization of Negotiation, Republika, 2007
26. The Tradition of Political Party, Seputar Indonesia, 2007
27. “Trias Politica” without the Publics, Seputar Indonesia , 2007
28. Who are sick: Nation or Regime, Seputar Indonesia, 2007
29. The Innocent Regime, Seputar Indonesia, 2007
30. Iran and the Martyr of Nuclear Democratization, Seputar Indonesia, 2007
31. The bankrupt of Military system, Seputar Indonesia, 2007
32. To understand arrestment of terrorist, Seputar Indonesia, 2007
33. To understand Separatism, Republika, 2007
34. Understanding political “silaturahmi”, Republika, 2007
35. Who does get benefits from Democracy, Republika, 2007
36. Crisis and Sect, Koran Tempo, 2007
37. Marginalization to Poor People, Republika, 2007
38. Disaster after Disaster, Seputar Indonesia, 2007
39. Understanding Monks Action, Seputar Indonesia, 2007
40. Fasting Democracy, Republika, 2007
41. Transformation for Political Party, Koran Tempo, 2008
42. To Politicize National Coalition, Koran Tempo, 2008
43. To Politicize Nobel Award, Koran Tempo, 2008
44. The Politic of “Jenang” (Pie) and “Jeneng” (Honor), Republika, 2008
45. Re-reading Peace Process in Mindanao, Republika, 2008

Publication in Journal
1. Lesson from Iran: Revolution to Democracy, Strategy Journal, Fisipol UMY, 2003
2. Estimating conflict resolution in Islamic World, International Relation Journal, Fisipol UMY, 2005
3. Relation poverty and conflict in South Asia, International Relation Journal, Fisipol UMY, 2006
4. Former Rebellion Movement in Power: A Challenge of Performance Proofing, International Relation Journal, Fisipol UMY, 2007

Leadership Experience
1. Secretary of International Relation Department, Faculty of Social and Political Science, University of Muhammadiyah Yogyakarta, 1999-2000
2. Secretary of Public Service Board, University of Muhammadiyah Yogyakarta, 1999-2000
3. Head of Public Services Board (LPM), University of Muhammadiyah Yogyakarta, 2000-2002
4. Head of Consortium for Public Services Board (LPM) in Yogyakarta, 2002-2003
5. Vice Dean for Academic Affairs, Faculty of Social and Political Science, University of Muhammadiyah Yogyakarta, 2003-2005
6. Director for Grant Competition Program(PHK-A-3) in International Relation Department, Faculty of Social and Political Science, University of Muhammadiyah University, Higher Education Program, Indonesia Ministerial for Education, 2006-2007