Membaca Politisasi Hadiah Nobel

Surwandono

Dosen Fisipol UMY dan Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM

Sangat menarik tulisan Kishore Mahbubani tatkala mengkritisi terhadap pemberian hadiah Nobel kepada Martti Ahtisaari atas upaya menegakkan perdamaian di Aceh. Kishore Mahbubani melihat adanya kekacauan peta mental yang digunakan panitia Nobel Norwegia dalam pengambilan keputusan. Anggota-anggota panitia tampaknya terjerat sebagai tawanan masa lalu. (Koran Tempo, 20 Oktober 2008)

Sejenak kita bisa membandingkan beberapa hadiah nobel yang terkait dengan para actor di daerah konflik, khususnya di kawasan Asia. Setidaknya ada sekitar 4 nama yang bisa dijadikan referensi pembanding. Pertama, Hadiah sekelas Nobel yang diberikan UNESCO, the 1997 Felix Houphouet-Boigny Peace Prize, kepada Nur Misuari dan Presiden Fidel Ramos atas kesediaannya melakukan negosiasi dalam Final Peace Agreement 1996, yang mengakhiri konflik Mindanao yang telah berlangsung selama kurang lebih 30-an tahun. Kedua, Hadiah Nobel Perdamaian juga pernah didapat oleh Ramos Horta, yang diyakini sebagai actor yang sangat gigih untuk memperjuangkan aspirasi politik masyarakat Timor Timur. Ketiga, hadiah nobel juga pernah diterima oleh Muhammad Yunus, seorang ekonom ekonomi kerakyatan di Bangladesh, yang dianggap mampu mentransformasi energi kekerasan kaum terpinggirkan menjadi energi ekonomi yang produktif.

Nobel dan Legistimasi Politik

Hadiah Nobel merupakan penghargaan yang sangat prestisius. Sebuah apresiasi dari masyarakat internasional terhadap dedikasi dan kerja keras seorang individu yang berhasil menciptakan mahakarya yang bisa dirasakan kemanfaatannya secara luas. Dengan hadiah Nobel, seseorang akan menjadi sangat popular, disanjung, bahkan akan di-dewa-kan menjadi “manusia setengah dewa”, manusia yang sangat bijak, yang dapat melintasi zaman dan ruang.

Kondisi ini sangat menarik untuk dianalisis dalam perspektif elit. Sederhananya, hadiah Nobel merupakan sebuah jalan tol yang sangat mulus yang akan mampu mendongkrak legitimasi seorang elite menjadi top elite. Hadiah Nobel diyakini memiliki korelasi positif terhadap bangunan legitimasi yang akan diterima seseorang. Setidaknya, kita bisa membaca dari beberapa fenomena di atas. Pertama, Hadiah the 1997 Felix Houphouet-Boigny Peace Prize, yang diterima Nur Misuari dan Presiden Fidel Ramos, digunakan sedemikian rupa untuk meningkatkan legitimasinya yang semakin melorot. Nur Misuari mempergunakan hadiah ini untuk berkompetisi dengan elit politik di Mindanao, baik di dalam internal MNLF maupun dengan compatriot-nya di MILF yakni Salamat Hashim dan mempertahankan eksistensi politiknya sebagai gubernur ARMM. Fidel Ramos juga mempergunakannya untuk bisa bertahan menjadi kandidat dalam Pemilihan Presiden 1998 melalui upayanya untuk melakukan proses amandemen konstitusi terkait dengan perpanjangan kesempatan menjadi presiden.

Kedua, kondisi ini juga serupa yang dilakukan oleh Ramos Horta tatkala memperoleh hadiah Nobel Perdamaian, sebuah hadiah yang kala itu diyakini public Indonesia sebagai hadiah yang controversial, terkait dengan stigma bahwa Ramos Harto lebih sebagai seorang provocator dibandingkan dengan peacemaker. Terlepas dari masalah tersebut, Horta mampu memanfaatkan moment tersebut untuk mendongkrak legitimasinya untuk bersaing dalam proses politik di Timor Leste dengan al-Katiri. Sehingga dalam proses politik berikutnya, posisi politik Horta melambung dari hanya seorang Menteri Luar Negeri menjadi seorang Perdana Menteri, dan akhirnya menjadi Presiden di Timor Leste.

Ketiga, hal serupa juga terjadi pada Muhammad Yunus. Yunus sebelumnya adalah seorang ekonom murni, yang lebih tertarik bagaimana mendesain sebuah system perbankan yang ramah terhadap kaum miskin. Dari ide inilah, Yunus kemudian mendirikan Germen Bank, sebuah iniasi untuk memberdayakan kaum miskin. Namun, setelah mendapatkan Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus kemudian mulai tertarik untuk masuk dalam bursa politik di Bangladesh.

Menjaga Politisasi Nobel

Ada sebuah pelajaran yang menarik dari 3 hadiah nobel yang pernah diterima oleh para elit politik yang sedang melakukan proses pembangunan legitimasi. Nalar ini tampaknya yang juga dipakai oleh Panitia Nobel untuk lebih memilih seorang Martti Ahtisaari seorang pengusaha kayu dan mantan Presiden Finlandia, dibandingkan dengan Muhammad Jusuf Kalla (JK) ataupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Baik JK ataupun SBY, adalah elit politik yang sekarang ini juga akan bertarung kembali dalam kompetisi politik dalam Pemilu 2009 maupun Pilpres 2008.

Kishore Mahbubani , menyatakan bahwa ada kemaslahatan lain apabila hadiah itu diberikan kepada seorang Indonesia. Hadiah Nobel Perdamaian untuk SBY-JK akan menunjukkan kepada Barat bahwa muslim bisa menjadi penegak perdamaian dan, sama pentingnya, hadiah ini akan menyampaikan pesan harapan kepada muslim di seluruh dunia yang telah menyaksikan harga diri mereka tergerus oleh cerita kegagalan demi kegagalan yang mereka alami. Aceh merupakan kisah keberhasilan muslim yang spektakuler.

Nalar yang dibangun oleh Kishore Mahbubani sangat menarik, namun yang juga harus dicermati, adalah lebih fair jika hadiah nobel perdamaian tidak hanya diberikan kepada elite atau individu semata, namun juga bisa diberikan kepada masyarakat secara luas untuk mengurangi ruang politisasi hadiah nobel. Hadiah Nobel kepada masyaakat Aceh, tampaknya akan jauh lebih bermakna dibandingkan diberikan kepada seorang individu semata. Nobel perdamaian bagi masyarakat Aceh adalah sebuah pengakuan bahwa untuk mendapatkan kesadaran kritis tentang makna terdalam dari kata damai, masyarakat Aceh harus rela mengorbankan jiwa, harta, dan kemanusiaan yang tidak terkira.

Pilihan terhadap Martti Ahtisaaripun sebenarnya juga telah melahirkan kekhawatiran yang sangat besar bagi public Indonesia, dan Aceh khususnya. Sebagaimana diketahui, Martti Ahtisaari adalah pengusaha besar perkayuaan. Kayu bagi masyarakat Finlandia adalah sesuatu yang sangat penting, dan sebagai capital yang sangat berharga. Pemberiaan hadiah Nobel pada Martti, janganlah kemudian diikuti oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses yang luas dan khusus bagi Martti untuk bisa mengembangkan bisnis perkayuan di Indonesia. Sebab jika hal ini terjadi, maka sebenarnya partisipasi Martti dalam menjalankan misi perdamaian tersebut karena dorongan ekonomi dibandingkan dorongan kemanusiaa.

Untuk itu, adalah sebuah kenaifan, jika hadiah nobel justru lebih sering dipolitisasi untuk kepentingan elit dan bisnis semata. Masyarakat Aceh memerlukan sebuah bangunan kesadaran kritis, bahwa Hadiah Nobel perdamaian sejatinya untuk memperkuat daya tahan masyarakat di daerah berkonflik seperti halnya Aceh untuk mulai mengapresiasi nilai perdamaian, membangun komunikasi lintas budaya dan politik secara ramah. Semoga.