Membaca Politisasi Hadiah Nobel

Surwandono

Dosen Fisipol UMY dan Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM

Sangat menarik tulisan Kishore Mahbubani tatkala mengkritisi terhadap pemberian hadiah Nobel kepada Martti Ahtisaari atas upaya menegakkan perdamaian di Aceh. Kishore Mahbubani melihat adanya kekacauan peta mental yang digunakan panitia Nobel Norwegia dalam pengambilan keputusan. Anggota-anggota panitia tampaknya terjerat sebagai tawanan masa lalu. (Koran Tempo, 20 Oktober 2008)

Sejenak kita bisa membandingkan beberapa hadiah nobel yang terkait dengan para actor di daerah konflik, khususnya di kawasan Asia. Setidaknya ada sekitar 4 nama yang bisa dijadikan referensi pembanding. Pertama, Hadiah sekelas Nobel yang diberikan UNESCO, the 1997 Felix Houphouet-Boigny Peace Prize, kepada Nur Misuari dan Presiden Fidel Ramos atas kesediaannya melakukan negosiasi dalam Final Peace Agreement 1996, yang mengakhiri konflik Mindanao yang telah berlangsung selama kurang lebih 30-an tahun. Kedua, Hadiah Nobel Perdamaian juga pernah didapat oleh Ramos Horta, yang diyakini sebagai actor yang sangat gigih untuk memperjuangkan aspirasi politik masyarakat Timor Timur. Ketiga, hadiah nobel juga pernah diterima oleh Muhammad Yunus, seorang ekonom ekonomi kerakyatan di Bangladesh, yang dianggap mampu mentransformasi energi kekerasan kaum terpinggirkan menjadi energi ekonomi yang produktif.

Nobel dan Legistimasi Politik

Hadiah Nobel merupakan penghargaan yang sangat prestisius. Sebuah apresiasi dari masyarakat internasional terhadap dedikasi dan kerja keras seorang individu yang berhasil menciptakan mahakarya yang bisa dirasakan kemanfaatannya secara luas. Dengan hadiah Nobel, seseorang akan menjadi sangat popular, disanjung, bahkan akan di-dewa-kan menjadi “manusia setengah dewa”, manusia yang sangat bijak, yang dapat melintasi zaman dan ruang.

Kondisi ini sangat menarik untuk dianalisis dalam perspektif elit. Sederhananya, hadiah Nobel merupakan sebuah jalan tol yang sangat mulus yang akan mampu mendongkrak legitimasi seorang elite menjadi top elite. Hadiah Nobel diyakini memiliki korelasi positif terhadap bangunan legitimasi yang akan diterima seseorang. Setidaknya, kita bisa membaca dari beberapa fenomena di atas. Pertama, Hadiah the 1997 Felix Houphouet-Boigny Peace Prize, yang diterima Nur Misuari dan Presiden Fidel Ramos, digunakan sedemikian rupa untuk meningkatkan legitimasinya yang semakin melorot. Nur Misuari mempergunakan hadiah ini untuk berkompetisi dengan elit politik di Mindanao, baik di dalam internal MNLF maupun dengan compatriot-nya di MILF yakni Salamat Hashim dan mempertahankan eksistensi politiknya sebagai gubernur ARMM. Fidel Ramos juga mempergunakannya untuk bisa bertahan menjadi kandidat dalam Pemilihan Presiden 1998 melalui upayanya untuk melakukan proses amandemen konstitusi terkait dengan perpanjangan kesempatan menjadi presiden.

Kedua, kondisi ini juga serupa yang dilakukan oleh Ramos Horta tatkala memperoleh hadiah Nobel Perdamaian, sebuah hadiah yang kala itu diyakini public Indonesia sebagai hadiah yang controversial, terkait dengan stigma bahwa Ramos Harto lebih sebagai seorang provocator dibandingkan dengan peacemaker. Terlepas dari masalah tersebut, Horta mampu memanfaatkan moment tersebut untuk mendongkrak legitimasinya untuk bersaing dalam proses politik di Timor Leste dengan al-Katiri. Sehingga dalam proses politik berikutnya, posisi politik Horta melambung dari hanya seorang Menteri Luar Negeri menjadi seorang Perdana Menteri, dan akhirnya menjadi Presiden di Timor Leste.

Ketiga, hal serupa juga terjadi pada Muhammad Yunus. Yunus sebelumnya adalah seorang ekonom murni, yang lebih tertarik bagaimana mendesain sebuah system perbankan yang ramah terhadap kaum miskin. Dari ide inilah, Yunus kemudian mendirikan Germen Bank, sebuah iniasi untuk memberdayakan kaum miskin. Namun, setelah mendapatkan Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus kemudian mulai tertarik untuk masuk dalam bursa politik di Bangladesh.

Menjaga Politisasi Nobel

Ada sebuah pelajaran yang menarik dari 3 hadiah nobel yang pernah diterima oleh para elit politik yang sedang melakukan proses pembangunan legitimasi. Nalar ini tampaknya yang juga dipakai oleh Panitia Nobel untuk lebih memilih seorang Martti Ahtisaari seorang pengusaha kayu dan mantan Presiden Finlandia, dibandingkan dengan Muhammad Jusuf Kalla (JK) ataupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Baik JK ataupun SBY, adalah elit politik yang sekarang ini juga akan bertarung kembali dalam kompetisi politik dalam Pemilu 2009 maupun Pilpres 2008.

Kishore Mahbubani , menyatakan bahwa ada kemaslahatan lain apabila hadiah itu diberikan kepada seorang Indonesia. Hadiah Nobel Perdamaian untuk SBY-JK akan menunjukkan kepada Barat bahwa muslim bisa menjadi penegak perdamaian dan, sama pentingnya, hadiah ini akan menyampaikan pesan harapan kepada muslim di seluruh dunia yang telah menyaksikan harga diri mereka tergerus oleh cerita kegagalan demi kegagalan yang mereka alami. Aceh merupakan kisah keberhasilan muslim yang spektakuler.

Nalar yang dibangun oleh Kishore Mahbubani sangat menarik, namun yang juga harus dicermati, adalah lebih fair jika hadiah nobel perdamaian tidak hanya diberikan kepada elite atau individu semata, namun juga bisa diberikan kepada masyarakat secara luas untuk mengurangi ruang politisasi hadiah nobel. Hadiah Nobel kepada masyaakat Aceh, tampaknya akan jauh lebih bermakna dibandingkan diberikan kepada seorang individu semata. Nobel perdamaian bagi masyarakat Aceh adalah sebuah pengakuan bahwa untuk mendapatkan kesadaran kritis tentang makna terdalam dari kata damai, masyarakat Aceh harus rela mengorbankan jiwa, harta, dan kemanusiaan yang tidak terkira.

Pilihan terhadap Martti Ahtisaaripun sebenarnya juga telah melahirkan kekhawatiran yang sangat besar bagi public Indonesia, dan Aceh khususnya. Sebagaimana diketahui, Martti Ahtisaari adalah pengusaha besar perkayuaan. Kayu bagi masyarakat Finlandia adalah sesuatu yang sangat penting, dan sebagai capital yang sangat berharga. Pemberiaan hadiah Nobel pada Martti, janganlah kemudian diikuti oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses yang luas dan khusus bagi Martti untuk bisa mengembangkan bisnis perkayuan di Indonesia. Sebab jika hal ini terjadi, maka sebenarnya partisipasi Martti dalam menjalankan misi perdamaian tersebut karena dorongan ekonomi dibandingkan dorongan kemanusiaa.

Untuk itu, adalah sebuah kenaifan, jika hadiah nobel justru lebih sering dipolitisasi untuk kepentingan elit dan bisnis semata. Masyarakat Aceh memerlukan sebuah bangunan kesadaran kritis, bahwa Hadiah Nobel perdamaian sejatinya untuk memperkuat daya tahan masyarakat di daerah berkonflik seperti halnya Aceh untuk mulai mengapresiasi nilai perdamaian, membangun komunikasi lintas budaya dan politik secara ramah. Semoga.

POLITIK DEMOKRASI PEDAGOGIK

SURWANDONO

DOSEN FISIPOL UMY DAN KANDIDAT DOKTOR ILMU POLITIK UGM

Bangsa Indonesia sedang mau menapaki demokrasi gelombang ke-3 pasca reformasi di tahun 1998. Berbagai kebijakan dan aturan telah ditelurkan selama 10 tahun terakhir agar demokrasi yang diyakini sebagai panasea (obat mujarab) bagi penyakit kekuasaan bisa bekerja dengan baik. Namun dalam batas tertentu, demokrasi di Indonesia belum menunjukan arah perubahan manejemen kekuasaan yang lebih baik. Tradisi korupsi kekuasaan masih senantiasa mewarnai berbagai produk kebijakan yang lahir. Sehingga tidak berlebihan kiranya, jika kualitas demokrasi bangsa ini semenjak reformasi hanya jalan ditempat.

Indonesia yang mulai dilirik sebagai “situs” demokrasi yang baik dalam konteks prosedural, namun tetap tidak mampu mengurangi indeks penyalahangunaan kekuasaan. Hampir setiap tahun TII menghadiahi kado pahit kepada manajemen regim republik ini karena managemen bangsa ini masih kuat dengan tradisi korupsi. Indonesia pun belum bisa keluar sebagai negara dengan tingkat penegakan hukum yang setengah hati dan tebang pilih. Meskipun juga harus diakui, KPK telah menjalankan peran yang serius dalam 1 tahun terakhir ini.

Politik PedagogiK

Tulisan tentang Pedagogi mendapatkan perhatian seorang Paolo Freire, yang menulis sebuah karya monumental tentang Pedagogi, Pedagogy of the Oppressed. Karya yang mampu membangkitkan nalar kritis dalam memaknai pendidikan. Pendidikan yang sejatinya akan membawa kepada kemampuan untuk bisa berbuat bijak, dan meningkatkan kemandirian namun telah terjadi justru pendidikan menjadi sebuah alat kapitalisme global untuk mengalienasi para pembelajar menjadi kehilangan nalar kritis namun justru melahirkan nalar naif.

Bagaimanakah jika nalar filsafat Freire ini juga dipergunakan untuk mengukur nalar politik demokrasi di Indonesia ?. Pertama, Produk politik demokrasi Indonesia selama ini cenderung menempatkan relasi pemerintah-elit dan rakyat dalam posisi yang tidak egaliter. Elite cenderung memaknai diri sebagai kelompok masyarakat yang lebih dalam segala hal atas rakyat. Bahkan elit memberhak untuk melakukan pendefinisian kebutuhan publik tanpa harus bertanya kepada publik itu sendiri. Sehingga tak ayal lagi banyak produk UU dan kebijakan tidak senafas dengan kebutuhan masyarakat. Dengan logika ini, demokrasi di Indonesia hanyalah menghasilkan fantasi dan ilusi bagi masyarakat. Politik untuk senantiasa “menggurui” fihak lain senantiasa lebih mengedepankan daripada keinginan untuk saling belajar bersama dalam politik demokrasi.

Kedua, Politik demokrasi di Indonesia telah menempatkan capital driven daripada human driven. Hal ini bisa ditemui dengan sangat kentara bahwa demokrasi telah menjadi alat bagi kelompok untuk mendapatkan aset kapital yang lebih besar, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Demokrasi telah menjadi area bisnis ekonomi yang baru dalam bukan dengan kemakmuran ekonomi untuk menunjang kualitas demokrasi sebagaimana dikatakan Martin Seymour Lipset. Sehingga fenomena politik uang dalam demokrasi di Indonesia menjadi sangat lazim.

Kandidat-kandidat yang transformative, muda, energik dan demokratis, namun karena tidak memiliki asset keuangan yang memadai hanya menjadi bulan-bulanan partai politik tatkala melakukan penyusunan calon legislative. Namun kandidat yang konservatif, tua, loyo, tidak demokratis, namun memiliki asset keuangan yang memadai menjadi primadona dalam penyusunan calon legislative.

Ketika seseorang telah menjadi elite dalam bangunan demokrasi, yang paling utama difikirkan adalah bagaimana melakukan kapitalisasi nilai demokrasi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi guna menembus ongkos menjadi elit politik demokrasi dan bukan memikirkan bagaimana menjalankan praktik demokrasi untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan.

Ketiga, demokrasi sejatinya memiliki kemampuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis di semua lapisan masyarakat. Sebuah kesadaran yang memungkinkan rakyat mampu mengetahui dan menganalisis struktur yang ada , apakah berfihak kepada publik atau kepada elit, apakah buruk ataukah baik. Demokrasi sebenarnya memberikan ruang luas bagi publik untuk terlibat dalam proses penciptaan struktur yang secara fundamental akan berfihak kepada kepentingan publik.

Namun justru yang terjadi dalam politik demokrasi di Indonesia selama ini adalah sebuah kesadaran naif dan ilutif. Yakni sebuah kesadaran reaktif yang cenderung hanya membenarkan kebijakan yang telah dibuat elit sebagai sistem dan struktur yang sudah baik, mapan dan berfihak kepada publik. Implikasi dari kesadaran naif adalah bagaimana rakyat harus menerima hasil proses demokrasi, dan tidak mempedulikan apakah proses tersebut menguntungkan atau berfihak kepada masyarakat.

Tidak berlebihan kemudian banyak elit partai politik melakukan kritik keras dan mencela terhadap kelompok masyarakat yang memilih golput, tanpa mempedulikan bahwa pilihan golput sebagai pilihan politik meminimalisi dampak demokrasi yang semakin tidak berfihak kepada masyarakat yang semakin miskin dan terpinggirkan. Inilah pertanda bahwa elit politik demokrasi, tetap angkuh bahwa kebenaran politik demokrasi senantiasa bersifat top-down.

Pesta demokrasi pada hakekatnya bukan lagi menjadi pesta publik secara alamiah, namun sebuah pesta yang melibatkan publik sebagai aktor penggembira yang sesungguhnya sebagai “pesta elit”. Maka tidak berlebihan kiranya, politik Indonesia lebih bermakna sebagai politik pedagogik. Pola ini semakin jelas dengan semakin bergaungnya kekuatan politik masyarakat untuk menghidupkan kembali tradisi golput yang pernah marak di era Orde Baru. Bahkan dalam dua Pilkada terakhir, yakni di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah mencapai angka di atas 40%. Banyak pentas politik demokrasi di tingkat lokal justru dimenangkan oleh “kotak kosong” dari pada kotak kandidat.

Asumsi golongan putih terhadap politik demokrasi di Indonesia sudah sampai sebuah pemahaman bahwa keterlibatan seseorang dalam mesin dan piranti demokrasi justru malah akan menyebabkan seseorang semakin tertindas. Demokrasi bukan lagi menjadi tempat pembebasan terhadap penindasan namun justru demokrasi memberikan ruang baru bagi lahirnya politik penindasan.

Sudah saatnya pemerintah dan elit politik mulai menyadari bahwa publik menghendaki proses pembelajaran demokrasi melalui metode andragogi, sebuah metode yang mengembangkan semangat egalitarian, pendidikan untuk bersama-sama belajar untuk menciptakan struktur yang bermartabat dan transformatif. Sebuah struktur yang akan mampu mengangkat derajat kesejahteraan politik dan ekonomi manusia. Kita berharap proses politik dalam parade Pilkada , pemilu dan Pilpres, bukanlah paket politik Pedagogik yang meresahkan tetapi paket politik Andragogi yang mensejahterakan. Amin.

MENGGUGAT NALAR PEMILU

Surwandono

(Dosen Fisipol UMY, Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM)

Judul ini serasa sangat satire, manakala parlemen, partai politik baru dan DPD sedang bersibuk-sibuk ria untuk melakukan proses Pemilu 2009, yang dipenuhi dengan pergulatan pemikiran, debat antar partai politik, kandidat, bahkan sampai geser menggeser kursi. Dialektika seputar pemilupun banyak digelar, dari merekrut artis, aktivis ekstra parlementer untuk meningkatkan perolehan suara, sampai banyaknya mantan pejabat militer yang turun gunung untuk maju dalam proses politik.

Apakah makna dialektika tersebut bagi public ? Dari perspektif elit parpol, pemerintah, KPU senantiasa menaburkan aroma manis bahwa dialektika tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap suara rakyat. Suara rakyat tidak boleh hilang ataupun dihilangkan, representasi rakyat harus senantiasa terjaga dalam tarikan nafas dan langkah politik di Parlemen. Para elit Parpol, pemerintah dan KPU dalam memperjuangkan aturan main dn proses Pemilu, seakan manunggal dengan kehendak dan aspirasi rakyat. Apakah memang benar demikian ?

Adalah seorang David Easton, seorang ilmuwan politik yang sangat terkenal dalam mengkonstruksi sistem politik demokratis, pemikirannya telah menjadi sarapan pagi bagi akademisi, maupun politisi yang bergiat dengan mahkluk yang bernama politik. Dalam pandangan Easton, sistem politik merupakan interaksi antar 5 komponen, yakni input, konversi, output, feed back dan lingkungan, sebuah diagram alur sistem politik yang sistematis. Easton sendiri senantiasa memberikan peringatan dini terhadap komponen konversi, sebuah komponen unik dan spesifik yang di dalamnya berlaku hukum black box yang selama ini dijalankan oleh system politik. Proses konversi seringkali tidak ditentukan oleh tarik menarik antara tuntutan dan dukungan dari masyarakat, namun lebih ditentukan oleh tarikan siapa yang akan membuat aturan, dan siapa yang akan terkena aturan tersebut. Ada kecenderungan besar, bahwa ouput yang dibuat oleh sistem politik, akan menguntungkan yang membuat aturan tersebut, dan merugikan terhadap kompetitor politiknya. Merujuk apa yang disiratkan oleh Easton di atas, public pantas dan wajar menaruh kecurigaan terhadap beragam pergumulan politik, karena jangan-jangan kesemuanya yang akhirnya dapat untung hanyalah elit.

Pertanyaan yang kemudian menukik tajam, sesungguhnya untuk siapakah Pemilu itu. Untuk rakyatkah seperti yang sering didengungkan oleh para elit politik, ataukah hanya untuk proses produksi, melanggengkan bahkan memberhalakan kekuasaan elit. Atau jangan-jangan pemilu merupakan sebuah “ritual politik”, bahkan hanya sebagai asesoris makhluk politik yang bernama demokrasi.

Pemilu tak Bermakna

Mengapa nalar pemilu semakin tidak bermakna ? Pertama, terdapat kenyataan bahwa angka-angka golput dalam beberapa Pilkada menunjukan angka meningkat, hal ini sangat tercermin dalam Pilkada di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Tingginya angka golput bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan publik terhadap ritual pemilu, yang dianggap meaningless, dan tak bermakna.

Dr. Pratikno, seorang pakar politik UGM, mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin rendah dibandingkan dengan lembaga pemerintah. Data menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mengalami penurunan dari 8% di Pemilu tahun 2004 menjadi 5,8% di tahun 2007. Pemilu 2004, yang dianggap sebagai pemilu yang demokratis seperti dalam pemilu 1955, ternyata juga tidak mampu menghasilkan kualitas elit di lembaga trias-politika yang kredibel. Masyarakat semakin miskin, tak berdaya, sedangkan para elit semakin makmur dan menikmati kemakmuran tersebut.

Kedua, terdapat suatu kenyataan pahit bahwa yang sering ditunggu masyarakat kecil dalam konteks pemilu di tingkat paling bawah sampai nasional adalah distribusi “rejeki money politik”, pada saat pemilu daripada proses politik yang prospektif. Public seakan bisa “memeras” para calon elit, sebagai balasan atas pemerasan para elit ketika masih berkuasa. Kondisi ini seakan telah menjadi “tradisi” buruk perekrutan elit, yang kemudian berimplikasi terhadap langgengnya budaya korupsi dalam jabatan publik. Adalah tidak berlebihan jika seorang Hasyim Muzadi justru menyerukan penghapusan pilkada langsung, sebagai bentuk kritik kepada kualitas Pilkada yang memprihatinkan.

Ketiga, sempitnya proses sirkulasi elit dalam pemilu. Hal ini ditandai dengan sangat sulitnya “orang miskin” atau “partai gurem” meskipun mengembangkan intra party democracy untuk melakukan mobilitas vertical politik. Hampir bisa dipastikan bahwa para anggota parlemen adalah sebagian besar “muka lama”, dan partai pemenang pemilu-pun juga partai lama, sebagai implikasi dari proses pembuatan UU Pemilu yang sangat konservatif dan oligharkis.

Keempat, pemilu identik dengan suasana crowded dan rentan dengan aktivitas kekerasan psikis maupun fisik. Dari bertaburan politik fitnah, hujat menghujat, sampai kekerasan fisik antar massa dari partai politik sampai bertaburannya atribut partai politik dan elit yang tidak elok dan hanya membuat pelangi politik Indonesia menjadi pesta yang kotor, tidak indah, bahkan terkadang menyesakkan dada.

Mengubah Nalar

Nalar yang selama ini berkembang seputar pemilu adalah nalar yang terpusat kepada proses perekrutan semata, yang seringkali cenderung berfihak kepada elit politik yang membuat aturan sebagaimana yang disinyalir oleh David Easton. Setidaknya 3 nalar perubahan yang harus diintrodusir ulang untuk memaknai UU Pemilu 2009 yang sudah terlanjur lahir sebelum dibuahi nalar yang bermartabat, pertama, Pemilu sebagai bentuk pendidikan politik yang egaliter, bagi publik maupun elit. Pemilu sebagai proses pendidikan politik, harus memberikan pendidikan yang bermoral, rasional dan berdaya guna. Nalar ini sangat penting di tengah arus pendidikan politik selama pemilu sebagai pendidikan politik yang penuh dengan intrik, irasional, opurtunistik.

Kedua, pemilu juga sebagai proses pelembagaan politik. Pemilu hendaknya mampu membangun tingkat kedewasaan politik dari elit dan public menuju pelembagaan politik, dan bukan melalui politik jalanan. Nalar ini sangat penting di tengah kondisi politik Indonesia yang semakin tidak terlembaga. Publik lebih memilih memperjuangkan aspirasinya melalui gerakan parlemen jalanan, karena dianggap lebih efektif dan artikulatif.

Ketiga, pemilu sebagai bentuk produktivitas nalar demokrasi. Sebagaimana disuratkan oleh Robert Dahl, bahwa pelaksanaan Pemilu yang sistematis, dan fairness akan mampu menghasilkan mesin politik yang sehat, sehingga diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

2008-08-13 16:06:00 (Republika)

Membaca Ulang Perdamaian di Mindanao

Surwandono
Dosen Fisipol UMY dan Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM, Tinggal di Manila

Perdamaian di Mindanao telah menjadi harapan semua kalangan. Sebuah situs konflik yang telah berlangsung semenjak abad ke-17 M, tetapi sampai saat ini belum menemukan titik equilibrium bagi tercapainya perdamaian yang abadi.

Meskipun ikhtiar untuk menyelesaikan konflik tersebut sudah diupayakan oleh berbagai kalangan, baik dari dunia Islam, PBB, ASEAN, OKI, maupun aktor lainnya, yang tecermin dalam Tripoli Agreement 1976, Final Peace Agreement 1996, antara faksi MNLF dengan Pemerintah Filipina yang kemudian menghasilkan rezim otonomi Islam di Mindanao (ARMM). Upaya lain juga ditempuh melalui faksi Mindanao yang lain, yakni MILF yang telah melakukan perjanjian damai dengan Pemerintah Filipina 2003. Sekarang ini juga sedang dilaksanakan perjanjian untuk menyelesaikan persoalan ancestral domain.

Tulisan ini akan melakukan refleksi kritis terhadap pelaksanaan perjanjian antara MILF dan Pemerintah Filipina yang pelaksanaannya berimpit dengan pelaksanaan pemilihan umum di ARMM (Philippine Daily Inquirer, 2 Agustus 2008). Dalam diskursus ini ada sebuah kesamaan yang sangat mencolok antara setting Final Peace Agreement 1996 dan pelaksanaan negosiasi sekarang ini.

Pertama, negosiasi dilakukan oleh aktor-aktor yang sedang mengalami persoalan kohesivitas internal. Rezim Arroyo tidak bisa dimungkiri sedang mengalami kontraksi legitimasi yang sangat besar, seiring dengan beragam kegagalan pemerintahan dalam menyelesaikan persoalan politik, hukum, maupun ekonomi.

Demikian pula dari kubu MILF, pascameninggalnya Salamat Hashim di 2003, posisi kepemimpinan MILF yang sangat bersifat personal-kharismatis mengalami kontraksi yang berarti tatkala kepemimpinan MILF berbasis kolegial-rasional. Kepemimpinan Murad Ibrahim tidak sepenuhnya bisa mengelola MILF dan kelompok Mindanao daratan menjadi kohesif.

Pola ini sama persis dengan tatkala rezim Fidel Ramos melakukan negosiasi dengan Misuari dalam Final Peace Agreement 1996. Kedua-duanya juga mengalami persoalan yang sangat serius terkait dengan derajat penerimaan masyarakat kepada kepemimpinannya. Fidel Ramos dianggap tidak memiliki kapasitas untuk meningkatkan derajat pertumbuhan ekonomi yang pernah diukir oleh Ferdinand Marcos. Demikian pula Nur Misuari semakin tidak popular di kalangan Mindanao seiring dengan menguatnya dukungan public Mindanao terhadap Salamat Hashim.

Kedua, terlaksananya kesepakatan untuk melakukan negosiasi tentang /ancestral domain setelah Pemerintah Arroyo memberikan ruang atau janji yang besar untuk melakukan amendemen konstitusi. Sebuah amendemen yang membuat bentuk negara Filipina menjadi negara federasi. Isu ancestral domain merupakan isu substantif yang diajukan MILF untuk menyelesaikan konflik di Mindanao. (The Philippine Star, 4 Agustus 2008).

Isu ini memang telah menjadi isu besar dalam negosiasi MILF dengan Pemerintah Filipina 2003 yang berakhir dead-lock karena Pemerintah Filipina enggan untuk melaksanakan amendemen konstitusi. Pola ini memiliki kemiripan dengan janji Pemerintah Fidel Ramos untuk melakukan amendemen konstitusi guna memberikan ruang yang luas bagi terciptanya kepemimpinan yang kuat dan legitimate di ARMM sehingga dapat menjalankan peran pemerintah secara baik.

Ketiga, pelaksanaan negosiasi berimpit dengan pelaksanaan pemilihan umum di ARMM. Negosiasi yang akan ditandatangani dalam bulan Agustus ini berimpit dengan pelaksanaan pemilu sehingga banyak kalangan mengalami kekhawatiran yang luas akan dampak liar dari dua peristiwa besar tersebut. Pola itu sama persis dengan pelaksanaan negosiasi di Final Peace Agreement 1996, di mana ketika itu Misuari mengalami dilema yang sangat serius dengan iming-iming Pemerintah Filipina untuk mendukung Misuari dalam pemilihan gubernur ARMM melalui kekuatan partai politik LAKAS, partai politik yang mendukung Fidel Ramos menjadi
presiden.

Mewaspadai politisasi negosiasi
Membaca pola negosiasi Final Peace Agreement 1996 sebagai cermin terhadap pelaksanaan negosiasi sekarang ini setidaknya terdapat beberapa makna penting yang harus dicermati. Pertama, terdapatnya
politisasi negosiasi antara pihak yang berkonflik untuk mencapai posisi BATNA (best alternative to negotiated agreement ), sebuah kondisi di mana kedua belah pihak menyepakati isu substantif yang akan dinegosiasikan.

Sayangnya upaya ini justru sering dilakukan secara politis. Namun, tidak disertai dukungan publik dan parlemen yang memadai. Masyarakat di Filipina di luar Mindanao sedemikian rupa menentang terhadap negosiasi yang menegosiasikan ancestral domain karena dianggap akan mengganggu penguasaan tanah Mindanao yang selama ini dikuasai oleh
kalangan di luar Mindanao.

Akhirnya, membaca dari pengalaman di 1996 Pemerintah Fidel Ramos tidak mampu melaksanakannya karena ditolak ratifikasinya oleh parlemen. Tampaknya nasib kebijakan politis Aroyyo juga akan mengalami nasib yang sama di tengah tekanan banyak kalangan di Luzon dan Visayas yang melihat bahwa akan terdapat kerugian yang teramat besar. Dengan demikian, bukan tidak mungkin kalangan Mindanao dan MILF hanya bisa menggigit jari tatkala janji tersebut akhirnya tidak bisa dipenuhi.

Kedua, politisasi negosiasi yang tak kalah hebatnya adalah political will dari Filipina untuk melakukan amendemen konstitusi. Nalar ini memang sangat solutif bagi kalangan di Mindanao dengan negara federasi posisi Mindanao akan mendapatkan tempat yang khusus dan perlakuan yang lebih fair. Selama ini range negosiasi dalam kasus Mindanao berada di area menjadi negara merdeka (independent state), negara federasi (federal state), otonomi khusus (special autonomy), otonomi, dan re-integrasi. Pilihan yang sering muncul bergerak di area menjadi negara federal sampai otonomi.

Dalam Final Peace Agreement 1996, pilihan negosiasi yang mencapai titik BATNA berada dalam rezim otonomi khusus (ARMM dengan tambahan kelembagaan SPCPD (South Philippine Council for Peace and Development) dan SZOPAD (Special Zone for Peace and Development), yang juga menghendaki amendemen konstitusi. Dalam perjalanannya, upaya melakukan amendemen konstitusi akhirnya tidak terpenuhi. Apalagi dalam isu sekarang ini, amendemen konstitusi akan menyentuh aras yang sangat kritikal, yakni perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federasi. Jelas sebuah perubahan yang membutuhkan dukungan publik yang sangat besar.

Bagaimana dengan konteks dukungan publik terhadap keduanya? Inilah masalahnya. Pihak-pihak yang melakukan negosiasi tidak mendapatkan publik yang memadai sehingga tidak berlebihan kiranya jika nasib perjanjian damai yang akan ditandatangani mengalami nasib yang sama. Hanya dengan keseriusan, kerja keras dan saling memercayai diharapkan ruang-ruang terjadinya politisasi negosiasi bisa dihindari sehingga peluang bagi terciptanya perdamaian yang sesungguhnya bisa tercapai.

Ikhtisar:
- Belum ada tanda-tanda ada penyelesaian masalah di Mindanao.
- Para aktor dan fasilitator negosiasi bisa mengambil pelajaran penting dari Final Peace Agreement 1996.

MASTURBASIKAH DEMOKRASI KITA?

Surwandono

Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM dan Dosen Fisipol UMY

10 tahun sudah bangsa Indonesia telah Melamar Demokrasi, sebagaimana judul buku yang ditulis oleh Anas Urbaningrum tatkala menjadi anggota KPU. Demokrasi sedemikian rupa sangat menarik dan mempesona bagi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia kemudian memutuskan untuk melamar nalar demokrasi sebagai nalar berbangsa dan bernegara.

Tidak hanya itu, Anis Matta, Sekjen PKS, sebuah partai politik yang senantiasa diidentikkan dengan tradisi dakwah salafi, sebuah tradisi yang seringkali tidak ramah dengan konsep demokrasi, justru mencoba memberikan cara membaca demokrasi secara baru. Dalam bukunya, Menikmati Demokrasi: Strategi Dakwah Meraih Kemenangan, seakan memberikan legalisasi bahwa demokrasi menjadi sebuah jalan penghubung (wasilah) yang strategis bagi perluasan dakwah.

Namun, setelah 10 tahun melamar dan menikmati nalar demokrasi, demokrasi tampaknya belum mampu memberikan hasil reproduksi yang produktif. Publik Indonesia sedemikian getir melihat tingkah polah partai politik yang difahami sebagai penyangga demokrasi, justru menunjukkan kesadaran demokrasi yang rendah. Lembaga parlemen, justru dinilai oleh public sebagai lembaga yang semakin berjarak dengan artikulasi kepentingan public. Melenggangnya kebebasan di Indonesia, sebagai implikasi dari pemberlakuan demokratisasi, justru tidak berkorelasi dengan semakin dewasanya kesadaran berdemokrasi. Korupsi justru membumbung tinggi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan ternyata sangat jauh dari benchmark good governance sebagai yang telah dilaporkan oleh Global Integrity Indeks. Kesejahteraan politik, bangsa Indonesia ternyata berbanding terbalik dengan semakin meningkatkannya iklim kebebasan di Indonesia.

Masturbasi Politik

Masturbasi merupakan sebuah konsep yang terkait dengan proses pemuasan kebutuhan biologis seseorang tanpa melalui proses “coitus”, upaya mendapatkan kenikmatan seksual melalui penciptaan kepuasan sensasial. Namun bagi banyak kalangan, masturbasi sering difahami sebagai sebuah kesia-siaan, karena menguras energi yang sangat besar namun tidak menghasilkan buah “reproduksi”, kecuali hanya sebuah halusinasi kenikmatan.

Bagaimana dengan demokrasi kita? Demokrasi di Indonesia, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini tampaknya memiliki kemiripan dengan suasana masturbasi. Demokrasi di Indonesia memang telah berhasilkan menghasilkan “sensasi” kebebasan di seantero negeri. Semua orang bisa berteriak untuk mengartikulasikan kepentingan dan pendapatnya, tidak peduli apakah pendapat dan kepentingan tersebut produktif atau tidak bagi bangsa. Demontrasi seakan telah menjadi berita sehari-hari, tidak hanya mahasiswa yang melakukan demontrasi, buruh, pedagang, petani, bahkan anak-anak sekolah dasar sekalipun juga tak kalah artikulatifnya dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat.

Publik seakan sudah merasa puas, tatkala mampu menyuarakan aspirasinya secara lantang. Publik seakan sudah merasakan kenikmatan yang tiada tara tatkala mampu memaksa lembaga politik, perusahaan, instansi pendidikan, pemerintah, memenuhi tuntutan yang diajukan. Demontrasi seakan telah menjadi alat politik baru, bahkan penggunaan kekerasan dan menganggu kepentingan public lainnya seakan bukan menjadi masalah krusial, agar tuntutan dipenuhi. Banyaknya kasus pemblokiran jalan, baik dengan menebang pohon, menutup akses jalan teramat sering ditemukan oleh public untuk mengaktualkan kekesalannya terhadap system demokrasi. Inilah bentuk sensasi kebebasan dari makhluk yang bernama demokrasi.

Bagaimana dengan tingkah polah elit demokrasi kita? Para elit demokrasi kita seakan sudah merasa puas telah terpilih melalui mekanisme procedural recruitment politik yang demokratis. Sehingga berbondong-bondong membuat partai baru jika tersingkir dalam peredaran partai lamanya Sehingga tidak jarang, elit politik seringkali mempertontonkan proses membangun politik demokrasi melalui “sensasi” dan dibandingkan dengan “prestasi’. Elit politik lebih suka bekerja secara akrobatik dibandingkan dengan berkarya secara sistematis. Semakin elit politik mampu membuat “sensasi”, semakin elit politik tersebut menyakini telah menjadi actor politik yang paling demokratis.

Hasil politik demokrasi yang mengedepankan sensasi adalah lemahnya adaptabilitas produk legislasi dalam menghadapi kontraksi sistem politik, baik yang berasal dari tekanan domestik apalagi internasional. Sebagaimana sekarang ini bisa disaksikan, demokrasi yang sebelumnya diharapkan akan mampu memperkokoh system ekonomi dan kemandirian bangsa, ternyata tak mampu berbuat banyak. Harga barang kebutuhan pokok membumbung tinggi tak terkendali, lembaga parlemen dan eksekutif seperti “mati kutu”. diam seribu bahasa. Apakah kesemuanya ini menunjukan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ketika melamar dan menikmati demokrasi, hanyalah dalam ruangan “masturbasi”, mengedepankan sensasi daripada “produksi”. Na’udzubillah.

Menikahi Demokrasi: Mengakhiri Sensasi

Pertanyaan yang layak untuk diajukan adalah “mengapa hasil demokrasi di Indonesia hanya sebuah sensasi “kebebasan” dan bukan prestasi “kesejahteraan dan kedewasaan”. Di usia yang ke 63 tahun Indonesia, para pemimpin republik dan masyarakat Indonesia harus mulai berfikir dengan kritis dan jernih. Sensasi memang telah memberikan kenikmatan namun yang harus disadari bersama bahwa bangsa ini tidak sekedar membutuhkan sensasi belaka.

Indonesia telah memiliki modal sosial yang sangat berharga untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Umur yang semakin matang, tempaan ujian yang datang bertubi-tubi, baik dalam bentuk ujian kontraksi politik, ekonomi dan aneka bencana alam. Indonesia juga sedang mengalami transformasi ke arah tata good governance, membanjirnya jumlah partai politik yang kini telah mencapai 38 partai politik.

Modal sosial tersebut harus dikelola secara professional, atau dalam bahasa lugasnya Indonesia harus segera memutuskan untuk “menikahi” demokrasi luar dan dalam. Tidak cukup kita hanya melamar dan menikmati demokrasi semata, sebab jika kita hanya berhenti di arays ini maka yang terjadi hanyalah repetisi sensasi dan aneka masturbasi semata. Dengan melakukan pernikahan terhadap demokrasi, bangsa ini diharapkan akan segera mendapatkan rahmah yang beraneka ragam, dari kedewasaan bersikap, kejujuran, keterbukaan, ketertiban, sampai pada akhirnya berkorelasi dengan derajat kesejahteraan.

Dengan menikahi demokrasi, maka sesungguhnya bangsa ini akan memiliki tanggung jawab (mas’uliyyah) terhadap internalisasi nilai demokrasi secara luas, dan substantif. Sebagaimana orang yang melakukan pernikahan, biasanya akan segera diikuti dengan persiapan-persiapan yang serius untuk siap menerima amanah jika sewaktu-waktu harus mengelola buah pernikahan itu sendiri. Bangsa ini tentunya tidak ingin, bahwa buah dari demokrasi adalah ketidakteraturan dan kemiskinan. Bangsa ini tentu berharap buah dari pernikahan dengan demokrasi adalah kematangan, kejujuran, kebersamaan dan kesejahteraan. Semoga.